center

BeritaTerkini

Pembinaan Ketua PTA Jawa Tengah dan Halal bi Halal
Keluarga Besar Pengadilan Agama se-Wilayah Koordinator Banyumas

pembinaan kpta eks bms 06072018 1

Purbalingga | www.purbalingga.go.id

Pasca Idul Fitri 1439 H, Pengadilan Agama se-wilayah Koordinator Banyumas melaksanakan kegiatan halal bi halal yang dikemas dalam bentuk Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah. Dilaksanakan secara sederhana bertempat di obyek wisata Owabong, Purbalingga, Jumat (06/07/2018) yang diikuti oleh Unsur Pimpinan Pengadilan Agama se-wilayah koordinator Banyumas, para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan fungsional Pengadilan Agama Se-wilayah koordinator Banyumas serta para tamu undangan. Hadir pula sesepuh warga Peradilan Agama Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H. (mantan wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang non Yudisial, yang sekarang menjabat sebagai Rektor pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto).

 pembinaan kpta eks bms 06072018 2

Mengawali sambutannya KPA Purbalingga Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I. mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan terima kasih kepada ketua koordinator yang telah memberi kepercayaan kepada PA Purbalingga sebagai tuan rumah untuk melaksanakan kegiatan pembinan ini, serta terima kasih seluruh panitia dan semua elmen yang terkait sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat mempererat tali silaturahmi di antara warga peradilan khususnya di wilayah koordinator Banyumas.

pembinaan kpta eks bms 06072018 3

sesepuh warga Peradilan Agama Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H. mantan wakil Ketua Mahkamah Agung RI, yang sekarang menjabat sebagai Rektor pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) juga memberikan sambutan. Beliau mejelaskan perjalanan karirnya dari masih menjadi pegawai sampai menjabat sebagai wakil ketua Mahkamah Agung RI bidang non Yudistial.

Lebih lanjut beliau menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang  perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Khusus pasal 49 dan pasal 50, bahwa masih ada Hakim yang belum sepenuhnya memahami pasal tesebut sehingga dalam menyelesaikan perkaranya kurang maksimal. Oleh karena itu dihimbau para Hakim lebih memahami pasal tersebut dan meningkatkan keilmuannya sehingga dalam menyelesaikan perkaranya akan lebih baik lagi.

pembinaan kpta eks bms 06072018 6

Hal senada juga disampaikan oleh KPTA Semarang Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H., bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara khususnya perkara Ekonomi Syariah hendaklah lebih baik dan tidak mengecewakan para pihak, oleh karenanya apa yang telah disampaikan oleh sesepuh kita dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

pembinaan kpta eks bms 06072018 4
pembinaan kpta eks bms 06072018 5
pembinaan kpta eks bms 06072018 7

KPTA Semarang juga menjelaskan tentang Hakim dalam menyelesaikan perkara di Peradilan, Ada tiga macam golongan Hakim dalam menyelesaikan perkara, yaitu

  1. Hakim yang tahu kebenaran dan memutuskan perkara dengan kebenaran yang dimiliki dan bertanggunj jawab
  2. Hakim yang tahu kebenaran tetapi memutuskan perkara dengan hawa nafsu dan menyimpang dari kebenaran.
  3. Hakim yang tidak mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara dengan ketidaktahuanya atau kebodohannya.

Di akhir sambutannya KPTA mengharapkan mudah-mudahan acara halal bi halal ini menjadi kesempurnaan kita dalam menjalankan puasa di bulan Ramadhan dan dapat menjalankan apa yang menjadi harapan dari sesepuh kita.

pembinaan kpta eks bms 06072018 8pembinaan kpta eks bms 06072018 9

Acara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Drs. H. Akhbarudin, M.S.I (Hakim PA Purbalingga) dilanjutkan dengan salam-salaman para hadirin dan tamu undangan. (tim-it)

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    #
  • Berita Terbaru BADILAG

    Error: Feed tidak dapat ditampilkan.
  • Berita Terbaru Pengadilan Tinggi Agama Semarang

    https://www.pta-semarang.go.id/index.php?format=feed&type=rss

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsKonten ini masih dalam tahap perbaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Konten ini masih dalam tahap perbaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Konten ini masih dalam tahap perbaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi