PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN (01/07)
purbalingga I pa.purbalingga.go.id
Bertempat diruang Media Center, Senin (01/07) pukul 14.00 WIB berdasarkan surat undangan ketua Pengadilan Agama Purbalingga nomor : 1139/KPA.W11-A23/ KP4.1.3/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 telah diselenggarakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional pranata keuangan APBN pada Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA yaitu Harmoni Ikhda Febriana, S.E. Acara ini dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Purbalingga.
Usai prosesi sumpah jabatan dan pelantikan, acara dilanjutkan dengan kata sambutan oleh pejabat yang dilantik, Harmoni Ikhda, S.E. Beliau menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas kerjasama yang baik selama ini terjalin di Pengadilan Agama Purbalingga serta memohon doa restu dan bimbingan agar amanah yang diemban dapat berjalan dengan lancar.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Drs. Jakfaroni, S.H. mengucapkan selamat kepada Harmoni Ikhda, S.E. atas penyumpahan dan pelantikan sebagai fungsional pranata keuangan APBN. Saya percaya bahwa jabatan ini dapat diijalankan dengan baik dan penuh tanggungjawab. Pengalaman sebagai penata layanan operasional merupakan modal yang sangat baik untuk menjalankan tugas-tugas sebagai pejabat fungsional pranata keuangan APBN. Tugas besar sebagai fungsional pranata keuangan APBN yaitu dibidang keuangan yang mana dijelaskan dalam Q.S Al Baqarah : 286 yang artinya "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". Semoga amanah dalam menjalankan tugas, dan kesuksesan selalu menyertai.
Acara pelantikan ini kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama aparatur Pengadilan Agama Purbalingga
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.